Sistem Whistleblowing (WBS) sejatinya merupakan perangkat vital dalam upaya menjaga integritas institusi, termasuk di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). WBS dirancang untuk memberikan saluran aman bagi anggota internal maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Namun, dalam konteks Polri, mekanisme pelaporan internal ini sering kali dianggap tidak efektif, terutama ketika berhadapan dengan kasus besar yang melibatkan oknum berpangkat tinggi.

Salah satu tantangan terbesar bagi efektivitas Sistem Whistleblowing di Polri adalah kuatnya budaya senioritas dan “korps”. Anggota Polri yang berkeinginan melakukan pelaporan internal sering dibayangi ketakutan akan sanksi sosial, isolasi, hingga pembalasan berupa demosi atau mutasi yang merugikan karier. Tekanan psikologis ini secara efektif membungkam niat baik pelapor untuk mengungkap kasus besar di instansinya.

Masalah kedua terletak pada independensi unit pengawasan internal, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Ketika Sistem Whistleblowing hanya mengandalkan mekanisme pelaporan internal yang sepenuhnya berada di bawah komando institusi, integritas proses penanganan laporan dipertanyakan. Apalagi jika kasus besar yang dilaporkan menyentuh lingkaran elite, potensi intervensi atasan untuk “mengamankan” kasus menjadi sangat tinggi.

Kepercayaan publik dan internal terhadap kerahasiaan menjadi faktor penentu kegagalan Sistem Whistleblowing. Meskipun Polri menjamin kerahasiaan identitas, sering kali terungkapnya identitas pelapor (whistleblower) menimbulkan risiko serius. Kekhawatiran ini membuat masyarakat dan anggota internal lebih memilih diam atau melaporkannya ke lembaga eksternal yang dianggap lebih independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kasus besar.

Kurangnya transparansi dalam tindak lanjut pelaporan internal juga menurunkan kredibilitas WBS Polri. Banyak laporan yang masuk, namun tidak diikuti dengan informasi yang jelas mengenai progres dan hasil akhirnya. Tanpa akuntabilitas yang terbuka, publik dan internal cenderung beranggapan bahwa laporan pelanggaran, terutama yang berpotensi menjadi kasus besar, hanya akan diproses secara diam-diam dan berakhir di laci.

Penguatan Sistem Whistleblowing di Polri harus dilakukan secara menyeluruh. Selain memperketat mekanisme perlindungan bagi pelapor, penting untuk melibatkan pengawasan eksternal yang independen dan kuat. Lembaga eksternal harus memiliki wewenang untuk memantau proses pelaporan internal dan memastikan bahwa setiap aduan kasus besar ditindaklanjuti secara objektif dan tuntas, tanpa pandang bulu.